Utamakan Peningkatan Kualitas SDM

Ir Herman E Khaeron, MSi
Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI
Fraksi Partai Demokrat (2009 – 2014)

Berdirinya departeman kelautan dan perikanan sejak 1999 di era Presiden Abduhrachman Wahid telah menunjukan bahwa bangsa ini mulai melirik dan memberi perhatian ke sektor lautan. Yang selama ini terpinggirkan dan hanya dipandang sebelah mata. Dalam kurun waktu sepuluh tahun departemen teknis yang mengemban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ini memang masih seumur jagung.


Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan memang belum seperti harapan. Kemiskinan masyarakat nelayan masih menjadi potrait buram. Terlebih pemerintah memang belum optimal memberikan perhatian yang serius dalam urusan kemaritiman. Padahal, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah perairan. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mengurusi sektor ini relatif masih minim

Melihat perjalanan sejarah membangun tidak serta merta harus bertumpu dengan anggaran dan obsesi yang besar. “Jangan sampai obsesi tinggi tetapi tenaga kurang. Kita harus membangun secara gradual dan bertahap,” ungkap Herman E Khaeron, salah satu pemenang pemilu calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat delapan, meliputi Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, pada 9 April lalu.

Anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini pada Oktober mendatang akan dilantik bersama lima ratusan anggota lainnya di Senayan, Jakarta. Menurut Ayah dua putri ini, selain membutuhkan perjuangan yang panjang dan atas kehendak Allah SWT, maka ia menjadi bagian dari pengemban amanah rakyat. Nah, lalu apa pandangannya tentang sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Berikut hasil bincang-bincang Samudra dengan pria kelahiran Cirebon, 41 silam di gedung Bidakara Jakarta, Rabu (20/5) lalu.

Apa pendapat Anda tentang sektor kelautan dan perikanan?
Sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan pada 26 Oktober 1999 dan sampai saat ini sudah menunjukan sesuatu yang signifikan baik dalam kinerja di departemennya maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pesisir. Kemudian, saya kira sumbangsih terhadap pembangunan nasional secara bertahap sudah beranjak naik. Hal ini merupakan hasil kerja para para pendahulu maupun yang sedang memimpin sekarang harus didorong untuk lebih baik lagi.

Program seperti apa yang perlu ditingkatkan lagi?
Tentunya, yang berorientasi kedepan adalah mengembangkan program-program pro rakyat. Sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat pesisir. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan peran serta para stakeholder, juga sinergitas pelbagai lampisan masyarakat untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Karena, tidak dapat sepenuhnya affirmative action menjadi tanggung jawab negara.

Bagaimana dengan pagu anggaran DKP yang masih relatif kecil ?
Kita melihat perjalanan sejarah dan tentunya membangun tidak serta merta harus dengan anggaran yang besar dan obsesi yang besar. Jangan sampai obsesi besar tapi tenaga kurang. Idealnya, kita harus membangun secara gradual dan bertahap. Bayangankan saja sebuah negara yang memiliki 2/3 wilayahnya adalah lautan namun Undang-undang perikanan yang memayunginya baru digulirkan pada 2004. Kita tidak bisa membandingkan dengan departemen lainnya yang sudah ada berdiri secara mapan.

Pembangunan sektor ini terkesan tidak fokus?
Ini memang menjadi tanggung jawab kedepan bagaimana kita harus menggulirkan strategi dan perencanaan yang matang. Dan satu hal, bahwa jangan melakukan perencanaan parsial dan harus terintegrasi. Jadi kalau putus dengan menteri yang lama dengan membuat peraturan yang baru lagi tentunya itu akan tidak fokus lagi. Ibaratnya, kita membangun tapi dengan pondasi yang baru. Padahal, pondasi yang lama itu masih kokoh untuk menopang kebutuhan dan perkembangan yang anyar.

Apa saja yang menjadi prioritas untuk dipacu?
Jika kita simak bahwa titik yang menjadi hambatan itu ada di sumber daya manusia (SDM). Artinya, masyarakat nelayan kita sebetulnya mampu untuk mempergunakan teknologi baru. Tetapi, kenapa kemudian negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Taiwan, Cina, Korea, Vietnam dan Myamar. Bahkan negara-negara yang bukan berbasis laut bisa mengembangkan sektor perikanannya. Saya melihat kemampuan pemerintah belum memadai untuk memberikan stimulan-stimulan bagaimana mendorong masyarakat nelayan untuk lebih produktif. Memang banyak SDM kita yang bekerja di kapal milik Jepang, Taiwan dan Korea. Saya kira pemerintah (DKP) harus memberi perhatian agar mampu menciptakan SDM yang berkualitas untuk menjalani roda pembangunan bangsa ini kedepan. Khususnya sektor kelautan dan perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh SDM Indonesia.

Lalu apa yang menjadi perhatian Anda untuk memajukan sektor ini?
Jika nanti pemerintah bisa menjadikan anggarannya secara total dua kali lipat dari sekarang. Adalah hal yang wajar bagi DKP mendapat porsi anggaran lebih meningkat. Karena dengan cara seperti itu kita akan bisa memberikan infrastruktur yang lebih baik kepada nelayan dan kalangan pelaku usaha perikanan. Juga bantuan kapal yang menjadi bagian peningkatan teknologi dan produktivitas nelayan. Dengan demikian, diharapkan mampu menggenjot percepatan membangun masyarakat pesisir yang sejahtera. Karena feedbacknya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Agaknya, hal ini menjadi perhatian serta komitmen yang harus dilaksanakan kedepan. Ketika masyarakat dilatih, teknologi disediakan, sarana disiapkan dan bantuan modal usaha dikucurkan, mudah-mudahan dapat membantu meningkat taraf hidup bagi nelayan.

Nelayan sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan. Semisal mereka tidak memiliki agunan, berupa sertifikat tanah dan seterusnya. Lalu apa solusinya?
Memang sudah ada pihak perbankan yang menjalin kerjasama dengan DKP, Seperti Bank Bukopin dengan program Swamitra Mina. Persoalannya, pihak perbankan mensyaratkan dengan teknis perbankan yang memang masih sulit diakses serta dipenuhi oleh kaum nelayan. Seperti surat tanah, sertifikat bangunan (rumah) sertifikat kapal kayu, yang memang belum mereka miliki. Untuk itu, kedepan kita akan mendorong untuk dibentuknya bank pesisir yang lebih besar lagi untuk dikelola atau secara syariah. Dibutuhkan keberpihakan untuk membantu dalam hal permodalan usaha bagi kalangan nelayan. Jika pihak perbankan masih memandang sebelah mata untuk memberikan perhatian dalam hal kucuran kredit modal usaha bagi nelayan. Maka, akan sulit mereka berkembang ditengah keterbatasnya.

Pencurian ikan oleh nelayan asing semakin marak. Kerugian negara diduga sekitar Rp 30 triliun tiap tahun. Apa pendapat Anda?
Saya kira kita tahu bahwa sejak 1999 ternyata jumlah Rp 30 triliun kerugian negara tetap saja sejumlah itu. Jangan-jangan itu hanya wacana publik saja. Karena kita hanya melihat dari asumsi pergerakan kapal asing. Lalu dikalkulasi dengan potensi sumber daya ikan yang diduga berjumlah 6,4 juta ton. Sekian ratus kapal asing ilegal yang masuk ke wilayah kita tidak melapor sehingga rugi mencapai Rp 30 triliun. Saya yakin, kalau SDM kita tingkatkan, sarana disediakan dan diberikan stimulus permodalan. Nelayan itu akan mampu melaut ke zona produktif di ZEE. Jumlah nelayan kita sekitar 4 juta orang jika mereka diberi kesempatan memiliki armada kapal yang memadai untuk melaut sampai di ZEE. Bukanlah keniscayaan dapat meredam bahkan mengurangi pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut. Inilah yang dimaksud dengan self-defensive empowerment. Artinya, dengan menggerakan potensi apapun yang ada di negara ini akan terjadi hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta). Maaf dengan jumlah kapal pengawas perikanan yang berjumlah 31 unit itu, agaknya belum mampu untuk menangulangi ancaman dari pencurian ikan. Karena tidak sebanding dengan luas wilayah perairan NKRI yang harus diawasi. Memang, sudah ada ratusan kapal asing yang berhasil ditangkap oleh armada kapal pengawas perikanan selama ini. Namun, bisa jadi masih lebih banyak lagi yang tidak tertangkap. Kedepan, semoga untuk menghentikan ilegal fishing bisa dihentikan dari negara asalnya.

Apa yang bisa dipetik dari perhelatan WOC dan CTI Summit di Manado lalu
Meskipun secara substansi bahwa hal-hal yang disampaikan di WOC juga sesungguhnya sudah berjalan dengan apa yang kita dilaksanakan. Namun, kita tidak bisa berjalan sendiri kita masih membutuhkan bantuan negara lain. Arrtinya, banyak hal yang jadi keuntungan bangsa ini. Yang kita butuhkan adalah kepercayaan dunia terhadap eksistensi bangsa ini. Bahwa kita sudah membangun kelautan dan perikanan secara benar, memperhatikan keanekaragaman hayati dunia. Dan kepercayaan itu harus diberikan kepada dunia. Begitu juga CTI Summit, yakni masalah terumbu karang yang menjadi perhatian serta komitmen bersama keenam negara.

Sejak DKP berdiri sampai sekarang sudah dipimpin oleh tiga menteri, apa pendapat Anda?
Bagi saya ada kekhasan di DKP. Ketika era Sarwono Kusumaatmadja, lebih kearah perencanaan, membangunaninfrastruktur, dan orientasi kerakyatannya lebih kental. Mungkin karena beliau berlatar belakang dari LSM. Di era Rokhmin Dahuri, karena dilandasi latar belakjang intelektua, maka nuasa akademisinyalebih terlihat. Artinya, rencana-rencana yang dimiliki lebih sesuai dengan texbook dan sangat berbasis pasa sesuatu yang sifatnya akademis. Dan, ini tentunya berjalan sangat baik. Jika segala sesuatunya berdasarkan pada referensi yang memadai baik berdasarkan pengalaman orang dan negara lain. Maka akan menjadi sebuah landasan yang kokoh. Sementara di era Freddy Numberi, saya melihat beliau lebih taktis dalam memimpin dan titik beratnya kepada pemberantasan illegal fishing yang sesuai dengan karakter. Bahwa menurutnya, dalam membangun sebuah perikanan yang pro rakyat maka dimulai dengan penegakan hukum yang baik. Jika ketiganya digabungkan maka akan menjadi bangunan yang besar dan kuat luar biasa. Rencana yang sudah dirancang Sarwono dilandasi oleh sebuah pemikiran panjang yang akademis pada konsep intelektual yang tinggi pada era Rokmin. Dan, dilandasi perjalanan taktis serta implementatifnya Freddy, maka akan menjadi program yang maha hebat bagi kepentingan bangsa dan negara. Sejatinya, beliau bertiga telah menorehkan sejarah untuk sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Apa yang menjadi harapan Anda kedepan?
Menurut hemat saya, ke depan bahwa membangun sektor kelautan dan perikanan harus berlandasan pada tiga faktor yaitu Pro-poor, Pro-job, dan Pro-growth. Saya kira sesuatu hal yang tidak mustahil untuk bisa kita capai. Untuk mencapai itu, saya kira kritik-sumbang saran dari para stakeholder maupun peran media massa (wartawan) dalam memajukan sektor ini sangat kami butuhkan. Begitu juga peran anggota legislatif hendaknya lebih banyak mendengar dan melihat, baru kemudian berpendapat secara bijak. Seperti halnya misi DKP pada point satu yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Mudah-mudahan dengan kerja keras serta bersinergi pelbagai pihak, bukanlah keniscayaan untuk mewujudkannya.