Pendidikan Bagi Anak Nelayan
Pemerintah mulai menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak warga pesisir.
Sejumlah sekolah swasta sudah mulai menerima murid baru tahun ajaran 2009-2010. Mereka mematok uang pangkal sekian juta rupiah sebagai persyaratan masuk. Uang yang sama juga jadi syarat tidak tertulis bagi siswa baru di sekolah milik pemerintah. Semakin mahalnya biaya pendidikan, terang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat bawah. Untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah ini, Departemen Kelautan dan Perikanan menyediakan program pendidikan perikanan gratis bagi masyarakat pesisir yang kurang mampu.
Program tersebut merupakan salah satu kebijakan baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. “Para siswa yang belajar di lembaga pendidikan tidak perlu bayar apapun,” kata Sahala Hutabarat, kepala badan ini kepada Samudra.
Menurutnya, mulai tahun ajaran 2009 masing-masing lembaga pendidikan memberikan jatah sekitar 25%-40% dari jumlah siswa yang diterima sesuai dengan tingkatan pendidikan bagi anak-anak nelayan atau masyarakat pesisir yang kurang mampu. Siswa yang mendapat prioritas itu jalur masuknya dapat diusulkan dari lembaga pendidikan sebelumnya atau oleh masing-masing pemerintah daerah.
Program ini, kata Sahala, saya nilai penting guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Selama ini, tingkat pendidikan di masyarakat pesisir relatif rendah. Alhasil program ini merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Badan Pengembangan menempuh cara melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Dari sisi pendidikan perikanan, mereka mengembangkan pendidikan kelautan dan perikanan yang bertaraf internasional. Sistem pendidikan yang diterapkan bersifat kejuruan yang berbeda dengan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan kelautan dan perikanan lainnya yang lebih bersifat keilmuan.
Konsekuensinya kegiatan praktek lebih besar dari pada teori: 60% berbanding 40%. Lembaga pendidikan yang berada di bawah badan ini terdiri dari delapan Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Ladong (Aceh), Pariaman (Sumatera Barat), Kota Agung (Lampung), Tegal (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Ambon (Maluku), dan Sorong (Papua).
Kemudian ada tiga akademi perikanan yaitu di Sidoarjo (Jawa Timur), Sorong (Papua Barat), dan Bitung (Sulawesi Utara), serta satu sekolah tinggi perikanan di Jakarta. Selain ijazah kelulusan, masing-masing lembaga pendidikan juga mengeluarkan sertifikat keahlian sesuai dengan tingkatan. Misalnya sertifikat Ankapin (Ahli Nautika Perikanan), Atkapin (Ahli Teknika Perikanan) dan BST (Basic Safety Trainning). Sertifikasi keahlian semacam itu dibutuhkan sesuai dengan perkembangan pasar tenaga kerja yang berstandar internasional. International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan tidak kurang dari 13 sertifikat keahlian bagi calon tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang hendak bekerja di luar negeri.
Malahan sekarang berdasarkan konvensi ILO (International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional, ada klausul nomor 188 yang berisi persyaratan tenaga kerja di atas kapal ukuran minimal 300 gross tonase (GT) atau panjang kapal 45 meter. “Kami sendiri belum meratifikasi peraturan internasional tersebut, karena armada kapal perikanan di Indonesia mayoritas di bawah 5 GT,” kata Sahala.
Menurut Sahala, lembaga pendidikan yang dikelola masuk kategori Badan Hukum Pendidikan Pemerintahan (BHPP). Kategori lainnya adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP). Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan mental lulusan sekolah atau akademi perikanan agar siap bersaing di lapangan kerja. Selama ini ada keluhan dari pengusaha perikanan bahwa mental para lulusan masih kalah dibandingkan tenaga kerja asing.
Oleh karena itu pola pendidikan yang diterapkan berbentuk semi militer. Tujuannya tidak lain untuk mengembleng kekuatan mental para siswa agar siap bekerja di medan yang sulit. Tidak heran jika hampir 50% dari lulusan dari lembaga pendidikan ini bekerja di kapal atau lapangan. Malah tidak sedikit yang bekerja di luar negeri.
Sebagai gambaran lulusan lembaga pendidikan perikanan yang bekerja di bidang perikanan di Jepang ada sekitar 7.000 orang, di Korea sekitar 3.000 orang, dan ada juga di negara lainnya. Malahan lulusan dari SUPM Bone, Tegal, dan Pontianak setiap tahunnya sudah ada yang di salurkan untuk bekerja di luar negeri, untuk program studi tertentu. “Itu artinya kualitas lulusan kita sudah diakui secara internasional,” ujar Sahala.
Dari sisi pelatihan tujuannya berupaya memberikan tambahan pengetahuan atau teknologi kepada peserta pelatihan yang umumnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Contohnya nelayan dan pembudidaya ikan. Jumlah nelayan di Indonesia sekitar 2,4 juta orang, sedangkan pembudidaya ikan sekitar 2,9 juta orang.
Sulit untuk memberikan formal kepada pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu Badan Pengembangan setiap tahunnya mengadakan berbagai program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya masing-masing. Saat ini mereka melakukan standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan. Baik dari lembaga pendidikan, tenaga pengajar sampai kurikulum atau materi pelatihannya. Bentuk standarisasi bisa akreditasi dan sertifikasi. Pada tahun 2008 sudah diakreditasi satu sekolah usaha perikanan di Tegal dengan tingkat A. Kedepan semua lembaga pendidikan perikanan itu akan diakreditasi.
Lembaga yang memberikan standarisasi itu bisa dari Departemen Pendidikan Nasional dan lembaga independen. Khusus untuk sistem pelatihan sekarang sudah ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dimana di setiap lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dibentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bawah Badan Seritifikasi.
Sementara dari sisi penyuluhan tidak jauh beda dengan pelatihan. Bedanya adalah jika dalam penyuluhan ada kegitan pelatihan yang diteruskan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan para tenaga penyuluh perikanan. Saat ini sudah ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Khusus untuk penyuluh perikanan sudah pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh perikanan. Jadi sekarang tenaga penyuluh perikanan sudah terpisah dari tenaga penyuluh pertanian. Idealnya dibutuhkan tenaga penyuluh perikanan sekitar 12.280 orang berdasarkan banyaknya kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.
Saat ini baru tersedia sekitar 2.500 tenaga penyuluh perikanan yang berstatus pegawai negeri sipil. Selain itu juga ada tenaga penyuluh perikanan yang bersifat kontrak sekitar 2.250 orang. Untuk tahun 2009, Badan Pengembangan mengusulkan penambahan tenaga penyuluh perikanan kontrak menjadi 3.000 orang.
Usulan tenaga penyuluh itu sendiri didapat dari masing-masing pemerintah daerah. Mereka berharap tenaga penyuluh kontrak statusnya jadi pegawai negeri. “Sepanjang tahun 2008 kami sudah bantu berbagai fasilitas pendukung bagi tenaga penyuluh perikanan mulai dari sepeda motor, speed boat, sampai modal usaha,” ujar Sahala.
Pihaknya sekarang tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi turunan dari UU Sistem Penyuluhan tersebut. Dalam Perpres itu akan ditentukan bentuk kelembagaan penyuluhan yang sampai saat ini masih terjadi tarik ulur antar instansi pemerintah terkait.
Dalam amanat UU Nomor 16 itu bentuk kelembagaan masing-masing bidang dibebaskan. Untuk tingkat pusat tidak diharuskan membentuk badan penyuluhan sendiri. Sedangkan di tingkat provinsi memang harus dibentuk badang koordinasi penyuluhan sendiri. Lalu untuk lembaga pelaksanaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota juga dibebaskan. “Khusus untuk perikanan kami ingin penyuluh perikanan berada di bawah dinas kelautan dan perikanan masing-masing kabupaten/kota,” kata Sahala.
Secara umum, Sahala berharap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014. Salah satu tujuannya adalah tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung hal itu, ujarnya, dibutuhkan pengembangan teknologi termasuk sumber daya manusia yang berkualitas.
Sejumlah sekolah swasta sudah mulai menerima murid baru tahun ajaran 2009-2010. Mereka mematok uang pangkal sekian juta rupiah sebagai persyaratan masuk. Uang yang sama juga jadi syarat tidak tertulis bagi siswa baru di sekolah milik pemerintah. Semakin mahalnya biaya pendidikan, terang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat bawah. Untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah ini, Departemen Kelautan dan Perikanan menyediakan program pendidikan perikanan gratis bagi masyarakat pesisir yang kurang mampu.
Program tersebut merupakan salah satu kebijakan baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. “Para siswa yang belajar di lembaga pendidikan tidak perlu bayar apapun,” kata Sahala Hutabarat, kepala badan ini kepada Samudra.
Menurutnya, mulai tahun ajaran 2009 masing-masing lembaga pendidikan memberikan jatah sekitar 25%-40% dari jumlah siswa yang diterima sesuai dengan tingkatan pendidikan bagi anak-anak nelayan atau masyarakat pesisir yang kurang mampu. Siswa yang mendapat prioritas itu jalur masuknya dapat diusulkan dari lembaga pendidikan sebelumnya atau oleh masing-masing pemerintah daerah.
Program ini, kata Sahala, saya nilai penting guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Selama ini, tingkat pendidikan di masyarakat pesisir relatif rendah. Alhasil program ini merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Badan Pengembangan menempuh cara melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Dari sisi pendidikan perikanan, mereka mengembangkan pendidikan kelautan dan perikanan yang bertaraf internasional. Sistem pendidikan yang diterapkan bersifat kejuruan yang berbeda dengan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan kelautan dan perikanan lainnya yang lebih bersifat keilmuan.
Konsekuensinya kegiatan praktek lebih besar dari pada teori: 60% berbanding 40%. Lembaga pendidikan yang berada di bawah badan ini terdiri dari delapan Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Ladong (Aceh), Pariaman (Sumatera Barat), Kota Agung (Lampung), Tegal (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Ambon (Maluku), dan Sorong (Papua).
Kemudian ada tiga akademi perikanan yaitu di Sidoarjo (Jawa Timur), Sorong (Papua Barat), dan Bitung (Sulawesi Utara), serta satu sekolah tinggi perikanan di Jakarta. Selain ijazah kelulusan, masing-masing lembaga pendidikan juga mengeluarkan sertifikat keahlian sesuai dengan tingkatan. Misalnya sertifikat Ankapin (Ahli Nautika Perikanan), Atkapin (Ahli Teknika Perikanan) dan BST (Basic Safety Trainning). Sertifikasi keahlian semacam itu dibutuhkan sesuai dengan perkembangan pasar tenaga kerja yang berstandar internasional. International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan tidak kurang dari 13 sertifikat keahlian bagi calon tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang hendak bekerja di luar negeri.
Malahan sekarang berdasarkan konvensi ILO (International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional, ada klausul nomor 188 yang berisi persyaratan tenaga kerja di atas kapal ukuran minimal 300 gross tonase (GT) atau panjang kapal 45 meter. “Kami sendiri belum meratifikasi peraturan internasional tersebut, karena armada kapal perikanan di Indonesia mayoritas di bawah 5 GT,” kata Sahala.
Menurut Sahala, lembaga pendidikan yang dikelola masuk kategori Badan Hukum Pendidikan Pemerintahan (BHPP). Kategori lainnya adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP). Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan mental lulusan sekolah atau akademi perikanan agar siap bersaing di lapangan kerja. Selama ini ada keluhan dari pengusaha perikanan bahwa mental para lulusan masih kalah dibandingkan tenaga kerja asing.
Oleh karena itu pola pendidikan yang diterapkan berbentuk semi militer. Tujuannya tidak lain untuk mengembleng kekuatan mental para siswa agar siap bekerja di medan yang sulit. Tidak heran jika hampir 50% dari lulusan dari lembaga pendidikan ini bekerja di kapal atau lapangan. Malah tidak sedikit yang bekerja di luar negeri.
Sebagai gambaran lulusan lembaga pendidikan perikanan yang bekerja di bidang perikanan di Jepang ada sekitar 7.000 orang, di Korea sekitar 3.000 orang, dan ada juga di negara lainnya. Malahan lulusan dari SUPM Bone, Tegal, dan Pontianak setiap tahunnya sudah ada yang di salurkan untuk bekerja di luar negeri, untuk program studi tertentu. “Itu artinya kualitas lulusan kita sudah diakui secara internasional,” ujar Sahala.
Dari sisi pelatihan tujuannya berupaya memberikan tambahan pengetahuan atau teknologi kepada peserta pelatihan yang umumnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Contohnya nelayan dan pembudidaya ikan. Jumlah nelayan di Indonesia sekitar 2,4 juta orang, sedangkan pembudidaya ikan sekitar 2,9 juta orang.
Sulit untuk memberikan formal kepada pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu Badan Pengembangan setiap tahunnya mengadakan berbagai program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya masing-masing. Saat ini mereka melakukan standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan. Baik dari lembaga pendidikan, tenaga pengajar sampai kurikulum atau materi pelatihannya. Bentuk standarisasi bisa akreditasi dan sertifikasi. Pada tahun 2008 sudah diakreditasi satu sekolah usaha perikanan di Tegal dengan tingkat A. Kedepan semua lembaga pendidikan perikanan itu akan diakreditasi.
Lembaga yang memberikan standarisasi itu bisa dari Departemen Pendidikan Nasional dan lembaga independen. Khusus untuk sistem pelatihan sekarang sudah ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dimana di setiap lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dibentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bawah Badan Seritifikasi.
Sementara dari sisi penyuluhan tidak jauh beda dengan pelatihan. Bedanya adalah jika dalam penyuluhan ada kegitan pelatihan yang diteruskan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan para tenaga penyuluh perikanan. Saat ini sudah ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Khusus untuk penyuluh perikanan sudah pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh perikanan. Jadi sekarang tenaga penyuluh perikanan sudah terpisah dari tenaga penyuluh pertanian. Idealnya dibutuhkan tenaga penyuluh perikanan sekitar 12.280 orang berdasarkan banyaknya kabupaten/kota yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.
Saat ini baru tersedia sekitar 2.500 tenaga penyuluh perikanan yang berstatus pegawai negeri sipil. Selain itu juga ada tenaga penyuluh perikanan yang bersifat kontrak sekitar 2.250 orang. Untuk tahun 2009, Badan Pengembangan mengusulkan penambahan tenaga penyuluh perikanan kontrak menjadi 3.000 orang.
Usulan tenaga penyuluh itu sendiri didapat dari masing-masing pemerintah daerah. Mereka berharap tenaga penyuluh kontrak statusnya jadi pegawai negeri. “Sepanjang tahun 2008 kami sudah bantu berbagai fasilitas pendukung bagi tenaga penyuluh perikanan mulai dari sepeda motor, speed boat, sampai modal usaha,” ujar Sahala.
Pihaknya sekarang tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi turunan dari UU Sistem Penyuluhan tersebut. Dalam Perpres itu akan ditentukan bentuk kelembagaan penyuluhan yang sampai saat ini masih terjadi tarik ulur antar instansi pemerintah terkait.
Dalam amanat UU Nomor 16 itu bentuk kelembagaan masing-masing bidang dibebaskan. Untuk tingkat pusat tidak diharuskan membentuk badan penyuluhan sendiri. Sedangkan di tingkat provinsi memang harus dibentuk badang koordinasi penyuluhan sendiri. Lalu untuk lembaga pelaksanaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota juga dibebaskan. “Khusus untuk perikanan kami ingin penyuluh perikanan berada di bawah dinas kelautan dan perikanan masing-masing kabupaten/kota,” kata Sahala.
Secara umum, Sahala berharap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014. Salah satu tujuannya adalah tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung hal itu, ujarnya, dibutuhkan pengembangan teknologi termasuk sumber daya manusia yang berkualitas.
0 komentar:
Posting Komentar