Pelabuhan Perikanan Terpadu Barelang

Pelabuhan ini akan menjadi sentral kegiatan perikanan bagi kapal-kapal di wilayah barat Indonesia. Untuk mewujudkannya perlu dukungan dari instansi terkait lainnya.

Pada hakekatnya Pelabuhan Perikanan (PP) merupakan kawasan pengembangan industri perikanan. Pembangunan PP di suatu daerah merupakan cikal bakal pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Pentingnya PP dalam kegiatan usaha perikanan tangkap memegang peranan penting. Yakni, sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, pemasaran dan distribusi. Kemudian juga berfungsi menjadi pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan yang berkualitas ekspor.

Selanjutnya, dapat sebagai pengumpulan data hasil tangkapan ikan yang akurat. Dan, pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan sekitar. Sejatinya, kehadiran PP itu memberi dampak positif, yaitu terjadinya penyerapan tenaga kerja. Tentunya, berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat disekitanya. Demikian nukilan isi sambutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Dr Ali Supardan, pada acara Peresmian Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Barelang (PPB), di Batam, 29 Agustus 2008 lalu.

Kepada wartawan Ali mengatakan, pihaknya merasa bersyukur atas pengabdian dan kepedulian pihak swasta PT Mandra Guna Gema Sejati(MGGS) yang membangun PPB, juga sebagai pengelolanya. Mengingat Pelabuhan ini dibangun dengan anggaran sedikitnya Rp 15 miliar. Komisaris Utama PT MGGS Jefri Sudianto mengatakan, investasi akan kembali dalam 10 tahun. “Soalnya, kami lebih banyak memberi pelayanan bagi nelayan yang kesulitan tempat penjualan ikan,” katanya.

Jefri melanjutkan, pembangunan sampai pengoperasian pelabuhan ini, berkat dukungan Pemprov dan Pemkot Batam, sebagai pelopor pembangunan pelabuhan milik swasta di Indonesia. Pelbagai fasilitas pendukung juga telah tersedia, seperti kebutuhan bahan bakar minyak, air bersih (tawar), listrik, pabrik es, gedung pengolahan hasil perikanan, suku cadang kapal dan lain sebagainya. “Layanan satu atap sistem administrasi sudah kami siapkan,” tegas Jefri.

Menurut General Manager PT MGGS Arihono Prabowo kepada Samudra, di Batam, Senin (4/5) lalu. Ia mengatakan, masih ada kendala untuk kegiatan ekspor – impor dari pelabuhan perikanan terpadu Barelang ini. Karena belum adanya para petugas terkait yang dapat bertugas di sini untuk melayani pelbagai urusan. Arihono mencontohkan, mengenai petugas imigrasi maupun bea cukai yang belum ada yang ditunjuk oleh instansinya untuk bertugas di pelabuhan ini.


Semisal, jika menyangkut kapal yang ABK warganegara asing. Tentunya, dibutuhkan petugas imigrasi yang memang menjadi kewenangan instansi tersebut. Begitu juga dengan petugas dari Bea dan Cukai, yang menyangkut urusan bea masuk dan dokumen kepabeanan lainnya. Dan petugas dari dinas perhubungan laut yang menyangkut aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.”Karena tidak adanya petugas tersebut, maka urusan penyelesaian dokumen menjadi tersendat. Padahal, ruangan serta fasilitas sudah kami sediakan. Kini masih kosong melompong,” tuturnya.

Namun, lain halnya dengan pihak Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP) lanjutnya, DKP sangat proaktif dalam mendukung segala urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis dan administrasi. “Jika ada kapal yang masuk dan melakukan bongkar ikan, petugas DKP Batam langsung datang,” kilahnya.

Peran aktif pihak swasta dalam mendukung pengembangan usaha perikanan tangkap sangat dibutuhkan. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 41 ayat (2) butir e. Dimana Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah, dapat dilakukan pihak swasta. Seperti diatur melalui Peraturan MenKP nomor 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.



Pelabuhan ini berfungsi juga tambah Ali Supardan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Tentunya, mulai aspek menjaga keberlangsungan SDI. Kemudian pra produk, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian, akan menumbuhkembangkan manfaat ekonomi yang berantai bagi masyarakat. Sehingga mampu merealisasikan tekad pemerintah untuk memperluas lapangan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), dan mengembangkan perekonomian (pro-growth).

Dengan terbitnya persetujuan pengoperasian PPB ini oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tambah Jefri Sudianto, dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan pangkalan. Untuk kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan teritorial dan ZEEI. “Prinsipnya, kami siap melayani kebutuhan jasa kepelabuhan bagi kapal perikanan,” tukasnya.

Pihaknya, kata Jefri sejak 2006 telah mencatat hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan itu sebanyak 80 ton, pada 2007 meningkat menjadi 120 ton. Kemudian sampai oktober 2008 lalu tercatat sebanyak 156 ton. Jika dijumlah ikan yang didarat mencapai 361 ton. Sementara jumlah kapal yang telah singgah sebanyak 16 unit, berukuran 100 sd 300 GT. Untuk meningkatkan kapasitas serta jasa kepelabuhan ini, perlu mendapat dukungan dari instansi terkait lainnya. “Kami ingin mewujudkan sebagai sentral kegiatan perikanan bagi kapal-kapal perikanan di wilayah barat Indonesia,” pungkasnya.

Secara geografis lokasi pelabuhan perikanan Barelang ini sangat strategis, kata Arihono.
Karena berdekatan dengan fishing ground di Laut Cina Selatan dan Natuna. Kemudian juga memiliki akses pasar ke negara-negara tentangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kondisi ini merupakan peluang yang baik untuk pengembangan usaha perikanan tangkap. “Pasar ekspor produk hasil perikanan masih sangat menjanjikan,”imbuh Arihono.

Ari melanjutkan, kawasan pelabuhan ini di atas lahan seluas 30 hektar. Namun, prinsip konservasi tetap dipertahankan. Ia mengatakan di dekat bibir pantai tanaman pohon bakau tetap dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Keberadaan hutan bakau untuk melindungi sumber air tawar dari resapan air laut. Kemudian, konservasi lainnya dengan vegetasi pelindung dibeberapa tempat dihijaukan dengan tanaman hias. Penghijauan yang dilakukan di area konservasi lebih difokuskan pada pelestarian tanaman eksisting. “Seperti bakau, dan tanaman pelindung lainnya,”kilahnya.

Pelabuhan Perikanan Barelang milik swasta itu mulai dibangun sejak 1998. Berlokasi dekat jembatan 2 Barelang, Pulau Nipa, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Akses menuju lokasi pelabuhan ini dari Airport Hang Nadim berjarak 28 Kilometer (km), jika dari pusat kota Batam hanya 22 km. Sementara ke lokasi Ferry terminal Habour Bay International, Sekupang, 30 km, dan menuju Ferry terminal Telaga Punggur Domestik berjarak 40 km. “Waktu yang dibutuhkan sekitar satu jam dari keempat titik tersebut,” tambah Jefri. (Sanny MK)