Kebangkitan Nelayan Indonesia

Harga bahan bakar minyak (BBM) solar menyundul langit membuat nelayan kecil makin terpuruk dalam kemiskinan. Mereka menolak program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Pagi nan cerah sekelompok nelayan berangkat mencari ikan bersama keluarganya. Setelah para nelayan ini mendapat hasil tangkapan ikan, tiba-tiba datanglah Raja Manu. Mereka menghaturkan terima kasih kepada Raja Manu karena hasil tangkapannya cukup melimpah. Wajah Raja Manu sangat antusias dengan hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan.

Setelah menerima persembahan dari para nelayan, Raja Manu bersama nelayan kembali menuju istana. Setibanya di istana, tiba-tiba terjadilah bencana alam (tsunami). Gelombang besar menerjang desa, rumah dan istana. Akibatnya, semuanya hancur diluluhlantakan gempa bumi.

Kemudian, dalam hening kesunyian tiba – tiba muncul ikan besar berwarna keemasan menyelamatankan Raja Manu. Berangsur-angsur suasana desa, mulai membaik seperti sedia kala. Dan, Raja Manu berjanji pada nelayan untuk kembali ke istana bersama –sama, untuk membangun kembali desa yang sudah porak poranda itu.

Demikian ringkasan atraksi sendratari yang ditampilkan oleh Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI), Kabupaten Gianyar, pada puncak acara Temu Nelayan Nasional 2008, di Pantai Kedonganan, Badung, Bali ( 21-22/5) lalu.

Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP HNSI berkaitan dengan hari ulang tahunnya ke 35 mengusung tema Bangkit Nelayan. Sehari sebelumnya, dilaksanakan acara rapat kerja nasional (Rakornas) HNSI, diikuti seluruh pengurus DPP HNSI, DPD, DPC dan tokoh nelayan Bali serta masyarakat dan undangan lainnya.

Kenaikan BBM petaka nelayan

Besar pasak daripada tiang, begitu bunyi pepatah usang. Namun, istilah itu sangat melekat bagi kondisi nelayan pada umumnya di Indonesia. Semisal, Afong pengusaha penangkapan ikan Cilacap. Ia memiliki 4 kapal berbobot 30 Gross Tonage (GT) . Untuk sekali melaut, katanya, biaya beli solar dan perbekalan 22 ABK hampir mencapai Rp 300 juta.

Untuk mencari ikan tenggiri, tongkol dan kakap dibutuhkan waktu dua puluh hari lamanya. Sekarang ini, kami sering merugi daripada mendapat untung. Ikan yang didapat tidak banyak. “Jika dijual pendapatannya, hanya Rp 260 juta, jadinya merugi terus. Memang tepat, besar pasak daripada tiang,”ungkap Afong. Dia, berniat akan menjual semua kapalnya. Dan akan mencoba usaha lain yang lebih menguntungkan.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar pada 2005 lalu saja, sudah membuat usaha penangkapan ikan ditingkat nelayan kecil terpuruk. Kondisi ini belum juga membaik. Artinya, nelayan kecil hanya pasrah dan tidak berdaya. Kini, nelayan terancam menganggur, kalau harus memaksakan melaut, mereka kesulitan pada biaya untuk membeli solar.

Monirin, pengurus HNSI Cilacap yang ditemui dalam Rakornas HNSI Bali, mengaku pendapatan harian nelayan rata-rata hanya sekitar Rp 10.000. Jika butuh modal melaut, mau tidak mau pinjam ke bakul ikan (penjual ikan). Sebagai kompensasinya, dia harus menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga murah ke bakul ikan. “Terus terang saja kami tidak mampu bisa mendapat kredit dari bank,” ujarnya lirih.

Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien Martadiningrat menegaskan, saatnya nelayan melawan kemiskinan. Ada ketidakadilan di negeri ini, petani banyak mendapat subsidi pupuk, benih, dan obat-obatan. Tetapi sejak dulu tidak pernah ada subsidi untuk nelayan. “Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan sehingga nelayan harus bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, keterbelakangan dan menyejahterakan kehidupan keluarga nelayan,” tegas Yussuf di sela-sela acara Temu Nelayan Nasional di Bali.

Yussuf menegaskan nelayan adalah salah satu pilar pembangunan karena nelayan adalah subyek bukan menjadi obyek. Indonesia sebagai negara maritim, juga dituntut untuk membuat kebijakan yang berorientasi ke laut bukan kontinental. Dia menambahkan, dengan demikian kesejahteraan nelayan benar – benar diperhatikan. “Kalau bukan negara, siapa lagi yang peduli pada nelayan. Ini adalah tugas pemerintah,” ungkapnya.

Peserta Rakornas Nelayan Bali, Tri Sukmono Ketua HNSI DKI Jakarta, mengatakan, untuk membantu nelayan seharusnya pemerintah mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi ke sentra nelayan. Selama ini nelayan membeli solar eceran dengan harga Rp 7.000/liter. “Sebelum ada kenaikan harga, nelayan sudah membeli solar sebesar itu. Berikan kemudahan dalam akses permodalan,” katanya.

Seluruh peserta Rakornas mengemukakan, nelayan sudah sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM pada 2005 – apalagi pemerintah kembali menaikan sebesar 28,7 persen, yaitu BBM solar dari Rp 4.300 /liter menjadi Rp 5.500 /liter. Sementara itu, pengurus HNSI dengan tegas menolak pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Nelayan meminta pemerintah memberikan subsidi dan kemudahan memperoleh BBM solar.

Dalam pertemuan ini seluruh peserta menbuat tujuh kesepakatan yang dituangkan dalam petikan Deklarasi Nelayan Indonesia. Agaknya, momentum seratus tahun hari kebangkitan nasional menjadi momen organisasi kemasyarakatan HNSI untuk bangkit, berbenah diri, maju dan sejahtera.
(sanny mk)